Home
news
DESA HILANG, HIDUP PUN MELAYANG

DESA HILANG, HIDUP PUN MELAYANG


Diterbitkan Selasa, 03 Mei 2016 - 15:21:10 WIB

Oleh : Bisri Effendy

Desa (Jawa-Madura-Sunda), banjar (Bali), nagari (Minangkabau), keondowavian (Papua), kepenghuluan (Melayu), kampung (Melayu-Betawi), dan rumah panjang (Dayak) adalah kesatuan warga, ekologi, dan entitas budaya yang memiliki sejarah panjang (sejak pra kolonial) di nusantara ini. Para peneliti mengaku tidak menemukan data tentang sosial dan ekologi yang dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan secara sempurna bagaimana dinamika sosial dan perubahan lingkungan ekologi berlangsung; data tentang pra kolonial yang ditemukan biasanya berupa dokumen kerajaan/kesultanan, karya pujangga, artefak, prasasti, dan sebangsanya yang tentu saja bersifat umum (makro) dan tidak bersentuhan dengan sebuah desa, misalnya. Hal ini sangat jelas dalam sejarah Indonesia di masa kerajaan/kesultanan yang hanya menggambarkan tentang politik makro, hubungan antara satu negeri dengan negeri yang lain, kehidupan para elite politik (raja dan isteri-isteri berikut keturunannya), dan, dalam batas-batas tertentu, perkembangan intelektual (pujangga dan karya-karyanya). Itulah kritik yang sering kita dengar bahwa sejarah pra kolonial kita adalah sejarah para raja, sejarah kaum elite, dan sejarah perkotaan; tidak ada sejarah dinamik sosial-kultural mikro terutama tentang kehidupan di sebuah desa.

Sejumlah sejarawan, sosiolog, dan antropolog, dan begitu pula dokumen-dokumen yang ditulis pada masa awal kolonisasi, dengan agak spekulasi melukiskan bahwa desa di nusantara pra kolonial adalah wilayah pedalaman, sebagian teresolasi dengan tanah yang bagian terbesarnya berupa hutan, semak-semak yang tarlantar, tak tergarap, dan hanya sedikit yang digarap sebagai pekarangan dan persawahan. Tanah-tanah itu, baik hutan, semak belukar, pekarangan dan pesawahan unumnya dimiliki secara komunal, karena itu konstruksi ilmiah tentang ekonomi pribumi sebelum – hingga awal masa kolonial – disebut ekonomi komunal, semua aset desa dikelola untuk kepentingan bersama. Boeke mengatakan begini: “Siapapun yang melarat dapat mengharapkan pertolongan dan inilah kekuatan dari hubungan komunal itu. Tetapi iapun mengandung kelemahan: setiap orang yang berkelebihan harus berbagi dengan orang di kiri-kanannya, setiap rezeki harus segera didistribusikan. Masyarakat desa tidak mentolerir adanya diferensiasi ekonomi, dan rezeki itu harus dibagi rata karena setiap individu dianggap sebagai bagian dari masyarakatnya.” Rukun, damai, gotong-royong, adalah ungkapan-ungkapan yang masih kita dengar untuk melukiskan secara romantis masyarakat desa tempo dulu. Dan itu tampaknya dapat tercipta karena secara etnis dan agama mereka adalah homogen. Boeke selanjutnya menyatakan bahwa ekspansi kolonial dengan penetrasi ekonomi berdasarkan kapitalisme dan eksploitasi penduduk pedesaan untuk kepentingan dunia Barat di masa kolonial, menyebabkan ekonomi desa terdampar di jalan buntu, tidak musnah tertapi terperangkap dalam hubungan dualisme yang tidak terselesaikan sehingga kehidupan mereka seluruhnya menjadi tergantung dari kekuatan-kekuatan luar.

Ketergantungan itu kemudian menyebabkan banyak hal, satu diantara yang terpenting adalah terciptanya diferensiasi sosial berdasarkan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan tanah yang mulai memusat pada sekelompok orang. Diferensiasi yang menuju ke pemilikan tanah sudah dijumpai pada akhir abad ke-18 dalam desa yang masih berada dalam tahap awal kolonialisme dan struktur masyarakatnya secara kasar terdiri dari tiga kelompok: 1). Lapisan atas terdiri dari para pejabat desa yang karena jabatannya mendapat tanah yang luas (tanah bengkok) dan berhak mendapatkan tenaga kerja cuma-cuma; 2). Kelompok petani bebas (sikep) yang berhak mendapatkan pembagian tanah desa tetapi diharuskan kerja-wajib; dan 3). Kelompok yang tidak mempunyai tanah dan “anak semang” (numpang, bujang) yang hidupnya tergantung dan terikat pada sikep.

Pengaruh VOC pada abad ke-18 dan tanam paksa abad ke-19 telah membebani penduduk pedesaaan dengan berbagai macam upeti, pembayaran pajak, dan kerja rodi dan ini merubah struktur pemilikan tanah dalam pengertian hak perorangan atas tanah semakin berkurang dan hak desa (negara) atas persawahan semakin besar, demikian pula pejabat desa dan para sikep semakin memperoleh peluang untuk meluaskan tanah miliknya. Sementara itu, politik tanam paksa yang memerikan konsesi pada pemodal swasta Eropa untuk membuka berbagai perkebunan (kopi, tebu, karet, cokelat, tembakau, dan lain-lain) di banyak tempat telah berhasil mempersempit tanah desa karena hampir sebagian besar tanah-tanah ulayat yang masih berupa hutan, semak belukar, dan tanah-tanah kosong lainnya diubah menjadi perkebunan. Politik etis, sesudah tanam paksa, yang dimaksudkan untuk menebus kegagalan tanam paksa tidak mampu mengubah keterpurukan itu.

Diferensiasi kepemilikan tanah dan dengan begitu ketimpangan kehidupan (terciptanya kelas dalam bahasa marxis) yang terproses di masa kolonial itu yang sebenarnya terwariskan ketika kita mendengungkan kemerdekaan 1945. Usulan landreform oleh partai komunis di akhir dasawarsa 50 dan awal 60-an ditolak oleh pemerintah yang didukung pemuka agama (kenyataannya kelompok terakhir itu memang yang banyak menguasai tanah = tuan tanah). Masyarakat desa saat itu telah benar-benar terdeferensiasi sedemikian rupa, sehingga hubungan tuan-hamba seperti yang dilukiskan para peneliti (antara lain C. Geertz) mendominasi corak terpentingnya. Penjarahan sebagian anggota PKI terhadap sejumlah hutan, meluasnya para blandong, dan pengambil-alihan sebagian tanah-tanah desa (yang dikuasi pejabatnya) di banyak tempat terutama di pulau Jawa merupakan representasi dari ketidak-terimaan dan protes terhadap kondisi seperti itu, meskipun semua itu akhirnya dapat ditumpas secara militer oleh negara. Pada tahun-tahun 50-60an komunalitas masyarakat desa hampir sulit dijumpai kecuali tradisi gotong-royong dalam pengertian terbatas di kelompok-kelompok yang terbatas pula.

Entah karena dan untuk apa, elite politik, kebanyakan akademisi, dan berbagai kalangan masyarakat di masa orde baru cenderung memandang (pandangan dominan) bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat tradisional yang tidak terdiferensiasi dengan massa penduduk tani yang bersikap masa bodoh. Sejumlah pejabat tinggi negara dan elite politik sering mengatakan: desa sebagai wujud kepribadian nasional yang ideal dan kerukunan hidup di pedesaan itu dianggap sebagai suatu yang paling mendasar. Sejumlah akademisi menganggap desa sebagai kandungan bangsa Indonesia, pembentuk dan gudang nilai-nilai dari tradisi. Dari desalah berasal pengertian kekeluargaan, semangat keluarga. Kebangsaan Indonesia, kata mereka, merupakan perluasan dari keluarga besar masyarakat di desa. Demokrasi a la Indonesia mengikuti model demokrasi kekeluargaan yang disangka bersifat khas desa dengan sistem musyawarahnya dan pencarian konsensus yang disebut mufakat. Dalam pengertian tertentu, mungkin hal itu benar, tetapi dalam hal yang lain terlalu sulit dibuktikan secara empirik; bukankah konflik dan pertentangan antar kelompok telah sering terjadi sejak masyarakat pedesaan kita terdiferensiasi, terkotak-kotak dalam kelas ekonomi dan sosial. Beberapa peneliti yakin bahwa elite politik orde baru dan sesudahnya menganggap desa sebagai suatu dunia yang mengandung ancaman bagi kaum elite dan para pejabat di perkotaan. Desa merupakan dunia yang kaya spiritual, tetapi miskin material.

Dalam kenyataannya, orde baru, selain menolak landreform, telah menggelar revolusi hijau dan proyek-proyek developmentalis (pembangunan) lain yang akhirnya hanya melahirkan atau mengokohkan ketergantungan-ketergantungan masyarakat pada negara – dan kapital. Desa dan masyarakatnya, oleh orde baru – dan sampai sekarang ketika orde politik telah berganti – dipandang sebagai objek pembangunan yang implikasinya sangat luas. UU No. 5 tahun 1979 yang merusak seluruh tatanan desa terutama di luar Jawa, oleh banyak kalangan, dianggap sebagai bukti penaklukan negara terhadap desa. Pengalaman Sumatera Barat yang mencoba mengembalikan “nagari” beberapa waktu lalu (masa reformasi) ternyata tak bisa membalikkan situasi dan kondisi secara sempurna. Demikian pula pengalaman di Riau-Kepri, Bali, dan Papua yang berusaha melakukan hal yang sama untuk mengembalikan “kepenghuluan”, “banjar”, dan “keondowafian”. Maka, sempurnalah rengkuhan negara atas desa yang kemudian digadaikan kepada kapital.

Jalan keluar dari kemelut itu memang tidak mudah bahkan teramat sulit. Subjektivikasi masyarakatdengan mengembalikan otoritas-otoritas kepada warga, masyarakat, dan desa memang dapat kita ajukan sebagai solusi. Tetapi apakah kita masih memiliki kebudayaan (kearifan) menyikapi ruang, dan apakah kita masih bisa memandang orang sebagai orang?


Share Berita


Komentari Berita

Komentar ditutup.